CONTOH PROPOSAL

Studi kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Polewali

OLEH ; SUHADI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kaho (1991), berhasil tidaknya suatu  kegiatan dilaksanakan  dalam hal pelaksanaan Otonomi Daeran tergantung pada manusia pelaksananya. Oleh sebab itu   dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan, terutama  pada jabatan yang bersifat teknis  perlu dipertimbangkan  kemampuan-kemampuan  profesionalisme  disamping pertimbangan kepribadian  dan integritas  kepemimpinan yang dimiliki.

Aparat kesehatan  merupakan unsur masukan (input) dari sistem pembangunan kesehatan sebagai modal dasar dari pembangunan kesehatan itu sendiri, karena kunci keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang mempunyai kompetisi dan profesional yang tinggi. Kemampuan aparatur pemerintah dalam hal ini aparat kesehatan merupakan faktor yang menentukan apakah suatu daerah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga, khususnya bidang kesehatan dengan baik atau tidak (Kaho, 1991). Langkah seperti ini diperlukan karena didalam suasana titik berat otonomi yang diletakkan pada daerah kabupaten/kota, maka setiap apratur, harus terus dipacu secara maksimal mendukung setiap segi dari penyelengaraan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk mendukung konsep pembinaan aparatur itu diperlukan tenaga-tenaga yang mempunyai potensi kreatif sehingga dapat secara sistematis mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan latihan yang dibutuhkan oleh bidang tugasnya pada suatu ketika.

Sesuai konsep  desentralisasi  di daerah  Kabupaten, dengan kewenangan   yang bertambah seharusnya  diikuti  peningkatan  tenaga yang baik  dari segi kualitas maupun kuantitas. Dimana peningkatan SDM ini  dapat ditempuh   dengan pelatihan, pendidikan, bantuan konsultan dan  tenaga profesional, selain itu  juga diikuti  pula  dengan pola pengembangan karir yang tertib dan teratur  (Buwono, 1999).

Salah satu kendala  yang melekat  pada daerah  kabupaten/kota  dalam melaksanakan  urusan  kesehatan yang telah  di sentralisasikan  adalah  faktor kemampuan  daerah, meliputi kemampuan  dan kesiapan daerah  kabupaten/kota    dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah. Dari penelitian yang dilakukan oleh  FISIP UGM  bekerjasama  dengan  badan Litbang  Depdagri  bahwa kemampuan  aparatur dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga  daerahnya  khususnya urusan kesehatan hanya 46, 12 %. Penelitian yang terakhir yang dilakukan Depdagri  didapatkan bahwa  berdasarkan  kriteria pokok  kemampuan  daerah diatas  hanya 21,25 %  dari 292 daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, kekurangan  aparatur daerah dalam  kabupaten/kota   dalam penyelenggaraan otonomi daerah   sebagai salah satu penyebab ketidakmampuan pemerintah daerah   dalam menyelenggarakan  urusan rumah tangga dengan sempurna.

Hasil penelitian  Hermawaty  tahun 2000 menunjukan tingkat pendidikan 58,3 % dengan kategori  kurang dan  41,7 % kategori cukup. Hal ini menunjukan  bahwa kemampuan tenaga  yang ada di kabupaten/kota masih rendah, maka perlu  diadakan penelitian mengenai  tingkat kemampuan  para tenaga kesehatan  sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan untuk mengadakan  evaluasi dan perbaikan dalam penanganan tenaga kesehatan. Kemapuan tenaga kesehatan  merupakan variabel utama  dalam penyelenggaraan  Otonomi daerah  dan indikator   yang digunakan  untuk mengukur  kemampuan tenaga kesehatan secara makro adalah rasio jumlah penduduk,  pendidikan  formal pegawai, golongan/kepangkatan, pendidikan dan latihan strukrural  dan fungsional yang diikuti serta masa kerja.

Sedangkan Ali Sadikin (2003) dalam penelitiannya tentang analisis kemampuan  tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan Jawa Timur dinyatakan  tidak mampu, berdasarkan  rasio jumlah tenaga kesehatan terhadp jumlah penduduk, pendidikan formal, golongan dan kepangkatan,  pendidikan dan latihan, dan masa kerja

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin melakukan studi tentang kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi di bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran kemampaun tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah  bidang kesehatan ditinjau dari segi rasio jumlah  tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk,  pendidikan formal tenaga kesehatan, golongan kepangkatan, Diklat Struktural dan Tewhnis/Fungsional, dan masa kerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang kesehatan  ditinjau dari segi rasio jumlah  tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk,  pendidikan formal, golongan kepangkatan, dan Diklat Struktural dan Tehnis/Fungsional, dan masakerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Polewali.

1. Tujuan khusus

1. Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan, ditinjau dari segi rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali .
2. Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan, ditinjau dari segi pendidikan formal  tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.
3. Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan, ditinjau dari segi golongan kepangkatan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.
4. Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan, ditinjau dari segi Pendidikan dan Latihan Struktural dan Fungsional tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.
5. Mendapatkan gambaran kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan, ditinjau dari segi Masa kerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali

D.  Manfaat Penelitian.

1. Bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali  dalam rangka pembinaan dan pengembangan  otonomi bidang kesehatan.
2. Sebagai informasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali khususnya  dalam perencanaan,  rekrutmen, dan  penempatan tenaga kesehatan   di dinas Kesehatan Kabupaten Polewali
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan obyek yang relevan.
4. Bagi peneliti sebagai tambahan  pengetahuan, pengalaman  dan cakrawala berpikir dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

1.   Kondisi Umum Aparatur Pemerintah Daerah

Sebagai  bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia  tidak bisa menghindar  dari pengaruh perubahan global.  Tuntunan terhadap perwujudan hak asasi manusia, demokratisasi, supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan  yang baik, antara lain merupakan nilai-nilai kehidupan global yang harus diwujudkan (Yudoyono, 2001).

Demikian halnya di dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pola-pola penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan  yang sentralistik menjadi  kurang aktual, sehingga perlu pendekatan desentralistik. Peranan pemerintah  untuk menciptakan  iklim  kondusif dalam mewadahi  proses  interaksi kehidupan sosial, ekonomi, politik agar berjalan  dengan  tertib, terkendali, demokratis dan efektif.

Dalam rangka  mewujudkan  tatanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka  berbagai  kebijakan  strategis  telah dan akan  ditetapkan, di antaranya adalah pelaksanaan  otonomi  daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, serta  PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan  pemerintah dan kewenangan  Propinsi  sebagai daerah otonomi.

Demikian pula serangkaian  kebijaksanaan strategis  sedang terus diupayakan  dalam melakukan  dalam melakukan  penataan di bidang kelembagaan  pemerintah  baik pusat maupun daerah  serta  penataan sumber daya  manusia  aparatur. Semua upaya tersebut  diharapkan sudah  dapat dilaksanakan  pada tahun 2001 (Yudoyono, 2001).

Menurut Yudoyono(2001), jumlah aparatur pemerintah daerah sampai selesainya proses perampingan pemerintah pusat dan pengalihan status kepegawaian, diperkirakan berjumah 3,8 juta (jumlah PNS yang dialihkan menjadi PNS daerah sekitar 2 juta lebih ). Ratio pegawai PNS pusat dan daerah dengan penduduk Indonesia berjumlah 205 juta adalah sekitar 2 %. Dibanding dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang dan Amerika Serikat jumlah PNS di Indonesia relatif kecil. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tingkat produktifitas dari kinerja yang ditampilkan dalam hal ini Indonesia tampaknya masih jauh tertinggal. Bukan saja secara kuantitas, masih memprihatinkan tetapi juga kualitas dari produk yang dihasilkan masih belum bisa memenuhi harapan semua pihak, termasuk yang diakui oleh sebagian aparat pemerintah sendiri. Apalagi ada predikat tambahan yaitu termasuk peringkat atas sebagai negara paling korup di dunia.

Kondisi aparatur pemerintah beberapa pemerintah yang lalu pernah diamati oleh suatu lembaga yang hasilnya cukup memprihatinkan. Ketika jam kerja, banyak dijumpai PNS yang hanya membaca koran, ada yang main catur, tidak berada ditempat kerja dan sebagainya. Hal ini menunjukkan keterabaikan aspek efisiensi dan sudah tentu juga tidak efektif. Aktifitas yang menunjukan nuansa kesibukan kerja tanak diunit-unit kerja yang ada proyeknya. Sehingga tidaklah salah jika ada sementara pengamat yang menyatakan bahwa PNS lebih cenderung berorientasi pada proyek ketimbang melaksanakan tugas-tugas rutinnya.

Dari sisi tingkat pendidikan formal, dari sekitar 3,8 juta PNS diseluruh pemerintah daerah, sekitar 40-50% adalah lulusan SLTA. Hal ini pun karena dalam beberapa tahun diakhir dasawarsa 90-an PNS yang melanjutkan studi ke srtata satu (S1) dan Strata Dua (S2) meningkat cukup banyak. Dari sisi pendidikan non formal atau yang dikenal diklat aparatur, jumlah PNS yang berkesempatan mengikuti program pemerintah masih sangat terbatas karena frekuensi pelatihan yang juga terbatas. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh badan pendidikan dan pelatihan Departemen Dalam Negeri ditahun 1992/1993 menunjukan data adanya PNS  dalam jumlah yang cukup besar belum pernah mengikuti pelatihan selama karirnya kemudian ditemukan pula yang baru sekali mengikuti peltihan selama 20 tahun masa bakti dan sebagainya.. Frekuensi meningkat cukup pesat disekitar 5 tahun terakhir abad ke -20 itu pun dalam jenis Diklat Srturktural yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan yang lebih tinggi (Yudoyono, 2001).

Ada beberapa   faktor yang menyebabkan belum sepadannya  kualitas aparatur  Pemerintah daerah. Penyebab ini adalah  datangnya bukan dari lingkungan  internalnya, melainkan sebagian besar justru dari pemerintah pusat.

1. Sistem sentralisasi  kewenangan yang  berlaku  selama lebih kurang 32 tahun, menjadikan  berkembangnya  sikap ketergantungan yang demikian  besar  dari pemerintah daerah. Mereka lebih  cenderung menunggu  petunjuk dari pusat, kucuran dana dari pusat, program-program dari pusat, dan  sebagainya yang menjadikan  tipisnya kader kreaktifitas, inovasi, inisiasi atau prakarsa. Mereka seolah tidak berani atau bahkan  tidak mau  dan mampu  melakukan  aktifitas jika yang dilakukan  tidak berdasarkan  petunjuk  dari pemerintah pusat. Dalam konstruksi seperti ini, aparatur  pemerintah  pusat seolah  menjadi  dewa sakti yang mampu menghidupi  aparatur daerah. Lantas terjadilah praktek-praktek kotor  dengan memanfaatkan ketergantungan dalam manajemen pemerintahan.
2. Penyeragaman sebagai model kebijakan pemerintah yang menyangkut pengelolaan seluruh  unsur aparatur pemerintah daerah (Kelembagaan, kepegawaiaan, dan tata laksana), lambat laun mendorong terjadinya ketidaksesuaian terhadap realita  permasalahan  di daerah.

Kondisi aparatur yang selama  bertahun-tahun  telah  terbiasa bekerja  dalam nuansa  ketergantungan  dengan model  kebijakan  yang serba sentralistik  dan uniformistik, dapat  dimaklumi  menjadi terkejut-kejut  ketika tiba-tiba  diberikan kewenangan  yang besar  untuk mengelola  dan membangun  daerahnya  yang mengharuskan adanya  inisiatif dari bawah.

Menurut Widjaja (1998), pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah  tidak akan menimbulkan  resiko desintegrasi nasional  atau kecenderungan ke arah otokrasi, mengingat  semangat  kebangsaan  dan kesadaran  berdemokrasi  pancasila  rakyat telah teruji, tidak perlu diragukan lagi.

Penyerahan urusan pemerintahan ini, bukan hanya penyerahan tugas dan  tanggung jawab saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab personel, aparat, peralatan dan penganggaran yang mendukungnya. Urusan dan tugas-tugas yang secara langsung  melekat pada hakikat negara kesatuan dan kedaulatan  negara tetapi juga dikelola oleh pemerintah pusat. Penyerahan yang dimaksud  pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pemerintahan  daerah bukan penyerahan kedaulatan. Pada dasarnya otonomi daerah, pembangunan daerah akan lebih terarah dengan situasi  dan kondisi setempat, yaitu ekonomi, sosial dan kultur budayanya, sehingga diharapkan  lebih memacu  pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

Pengaturan kebijakan  penyerahan urusan dan pelaksanaan di daerah Tingkat II sebagai titik berat otonomi daerah harus memperhatikan  dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan didaerah yaitu ;

1. Pelaksanaan pemberian otonomi  kepada daerah  harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkukuh negara kesatuan, dan mempertinggi  tingkat kesejahtraan  rakyat.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus  merupakan  otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan  bersama-sama dengan asas dekosentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan tugas pembantuan.
4. Pemberian otonomi kepada daerah  mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan, disamping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Kaho (1991), Untuk dapat terlaksananya tugas otonomi daerah ada beberapa faktor  yang perlu mendapat perhatian ;

1. Manusia pelaksanannya.

Manusia pelaksannya harus baik  adalah faktor esensial  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini, karena  manusia merupakan subyek dalam  setiap aktifitas pemerintahan. Manusialah yang menjadi pelaku  dan penggerak proses mekanisme  dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar  mekanisme pemerintahan  tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek pelakunya harus pula baik.  Atau dengan perkataan lain, mekanisme  sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki, apabila manusia sebagi subyek yang menggerakannnya baik pula. Tanpa  manusia pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Pengertian baik disini meliputi :

1. Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai  rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap  sebagi abdi masyarakat  dan sebagainya.
2. Memiliki kecakapan/kemampuan  yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Keuangan yang baik

Istilah keuangan disini  mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa  sumber pendapatan, jumlah  uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan  tujuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor keuangan  penting  dalam setiap  kegiatan pemerintahan, karena hampir  tak ada kegiatan pemerintahan  yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah  uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguan pemakaian uang tersebut.

1. Peralatan yang cukup dan baik

Peralatan adalah setiap benda  atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan  atau kegiatan  pemerintah daerah. Peralatan  yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan  bagi terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks  di abad  teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang  serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang  dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat  yang menggunakannya.

1. Organisasi dan manajemen yang baik

Organisasi yang dimaksud  adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari  satuan-sauan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu.  Sedangkan  yang dimaksud dengan manajemen adalah  proses manusia yang mengggerakan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Kaho (1991) menyatakan bahwa, suatu  Daerah  disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini  merupakan  yang diserahkan oleh pemerintah  pusat kepada daerah.
2. Urusan rumah tangga  itu diatur  dan diselenggarakan  atas inisiatif/prakarsa  dan kebijakan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga  daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang  mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai sumber keuangan  sendiri  yang dapat  menghasilkan pendapatan  yang cukup bagi  daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Dari keempat atribut diatas, kemampuan aparatur pemerintah daerah merupakan satu faktor yang menentukan  apakah suatu daerah dapat/mampu menyelenggarakan urusan  rumah tangganya dengan baik atau tidak. Bagaimanapun juga  berhasil tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan dalam  hal ini pelaksanaan otonomi daerah akan sangat  tergantung  pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

Ada beberapa alasan  mengapa pemerintah  perlu melaksanakan  desentralisasi kekuasaan  kepada pemerintah daerah.  Mengenai alasan- alasan ini, Josep Riwu Kaho (1991) menyatakan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah  penumpukan  kekuasaan  pada satu pihak  saja yang  pada akhirnya  dapat  menimbulkan  tirani.
2. Dalam bidang politik, menyelenggarakan  desentralisasi  dianggap sebaga  tindakan pendemokrasian,  untuk menarik rakyat  ikut serta  dalam pemerintahan  dan melatih  diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut  organisatoris pemerintahan,  alasan  mengadakan  pemerintahan daerah  adalah  semata-mata  untuk mencapai  suatu  pemerintahan yang efisien.
4. Dari  sudut  kultural, desentralisasi  perlu diadakan upaya  perhatian  dapat sepenuhnya ditumpuhkan  kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latarbelakang  sejarahnya.
5. dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi  diperlukan  karena pemerintah daerah  dapat lebih banyak  dan secara langsung membantu pembangunan.

Substansi sasaran vital yang ngin dicapai  melalui  perunahan sistem pemerintah daerah adalah :

1.  Pembangunan sistem, iklim dan kehidupan  politik yang demokratis.

1. Penciptaan pemerintahan daerah yan ersih dan berwibawa sera bernuansa    desentralisasi.

3.  Pemberdayaan masyarakat agar mampu  berperanserta secara optimal  dalam penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan daerah

4.  Penegakan supremasi hukum.

3.  Arti Otonomi Daerah Dan Jenis Desentralisasi

Menurut ketentuan pasal 1 poin h Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah, bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan inspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Sedangkan daerah otonom menurut ketentuan pasal 1 poin 1 No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam menyelenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, harus berdasarkan pada prinsip atau penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. Digunakan asas desentraisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan.
   1. Penyelengaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan di daerah kota.
   2. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Menurut Anne Mills (2003), Desentralisasi dapat diartikan pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan  dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan yang relatif otonom, pembinaan fungsi administrasi ke hirarki yang lebih bawah, atau pemindahan tanggung jawab ke badan-badan legislatif subnasional.

Jenis desentralisasi yang umum dijumpai dalam praktek terdiri dari:

1. Dekosentrasi, yaitu istilah yang dipakai untuk menggambarkan pemindahan beberapa kekuasaan  administratif ke kantor-kantor daerah dari pemerintah pusat. Contoh di sektor kesehatan yaitu adanya kantor wilayah departemen kesehatan ditingkat propinsi atau kabupaten.
2. Defolusi, yaitu merupakan kebijaksanaan untuk membentuk atau memperkuat tingkat subnasional sering disebut  sebagai pemerintahan daerah atau badan otoritass daerah yang benar-benar independen dari tingkat nasional dalam beberapa fungsi yang jelas.
3. Delegasi, yaitu berkaitan dengan pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu ke organisasi-organisasi yang berada diluar. Struktur pemerintah pusat dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat.
4. Privatisasi, yaitu pemindahan tugas-tugas pengelolaan ke organisasi sukarelawan atau perusahaan-perusahaan privat yang mencari untung atau tidak mencari untung dengan berbagai jenis peraturan pemerintah yang mengikatnya.

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1.  Asas Desentralisasi

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan asas  yang utama di samping asas dekonsentrasi dan juga asas tugas pembantuan. Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengenai pembagian daerah disebutkan bahwa daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan  daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.  Daerah dengan asas kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dibidang kesehatan, berdasarkan ketentuan Kepmenkes RI No.102/1995 tentang tindak lanjut PP No.8/1995, di 26 daerah kaupaten/ kota sebagai daerah percontohan dalam bidang kesehatan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa, dengan dilaksanakan uji coba percontohan otonomi daerah maka  kantor departemen kesehatan beserta unit kerja dilingkungannya di 26 daerah kabupaten/kota dinyatakan dihapus. Tugas-tugas dekosentrasi dan fungsi pembinaan teknis yang selama ini dilaksanakan oleh kantor departemen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diambil alih oleh kantor wilayah departemen setempat (Depkes RI, 1995).

Dalam pasal 6 ayat (1) Kepmenkes RI No. 1002/1995 merupakan tindak lanjut PP No. 8/1995 disebutkan juga bahwa,  kantor wilayah departemen propinsi dapat melaksanakan pengalihan pegawai negri sipil pusat dengan ketentuan :

1. Semua pegawai gudang farmasi tetap menjadi pegawai gudang farmasi dengan   kedudukan dan status tidak berubah.

b.  Semua pegawai negri sipil pusat  yang akan ditempatkan pada dinas kesehatan pada daerah kabupaten/kota percontohan dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi pegawai negri sipil pusat diperbantukan atau pegawai negri sipil daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

1). Bagi pegawai negri sipil pusat berpangkat III/D kebawah akan ditempatkan di dinas atau di unit atau pelaksanaan teknisnya, dialihkan menjadi pegawai daerah.

2). Bagi pegawai negri sipil pusat berpangkat III/A ke atas, akan ditempatkan di dinas atau di unit atau pelaksanaan teknisnya, dialihkan menjadi pegawai negri sipil diperbantukan.

3). Bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dialihkan menjadi pegawai negri sipil dipekerjakan.

2.  Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat didaerah (Depdagri UU. No. 4 /1997).

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 22 tahun 1999, disebutkan bahwa pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kecamatan yang menurut Undang-undang No.5 tahun 1992 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 kedudukannya di ubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

3.  Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasannya dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan (Depdagri UU No. 4 tahun 1997). Dalam penjelasan umum PP. No. 45/1992 dikatakan bahwa dengan pemberian tugas pembantuan, pemerintah daerah kabupaten/kota akan memperoleh kesempatan yang luas guna mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menjalankan suatu tugas pemerintah dan  atau daerah propinsi untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.  Dengan  perluasan otonomi daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  Hal ini, diatas telah dipertegas lagi dalam PP. No. 8/1995 yang mengatakn bahwa pemberian tugas perbantuan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah propinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota harus dijadikan suatu mekanisme yang mendorong perluasaan otonomi daerah bagi daerah kabupaten/kota.

5.  Kewenangan di Bidang Kesehatan dan Upaya Menciptakan Lahan Kerja bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai tindak lanjut  diundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Peraturan Pemerintah ini menetapkan batas kewenangan  yang dapat dilakukan  Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom. Dengan telah ditetapkan  peraturan pelaksanaan ini, maka mau tidak mau masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departeman harus segera  melakukan  reposisi  dan restrukturisasi  akibat  berkurangnya kewenangan  kewenangan setelah sebagian  besar diserahkan  kepada daerah  otonom, yang berarti  juga berubah  dan berkuramgnya fungsi-fungsi institusi.

Terkait dengan  penataan kembali organisasi tersebut, dampak yang segera  akan tampak  dan dapat dirasakan langsung adalah masalah  kepegawaian. Bagi departemen kesehatan  dimasa mendatang, pegawai  yang dibutuhkan di lingkungan  kantor pusat lebih cenderung berkualifikasi kemampuan  untuk meleksanakan  fungsi-fungsi analisis  dan perumusan  kebijakan advokasi, pengaturan dan penyusunan  standar serta kegiatan  yang bersifat  hulu lainya. PNS untuk daerah propinsi akan lebih berkualifikasi kemampuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan  dalam pembinaan teknis, kontrol kualitas, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Sedangkan PNS di Daerah Kabupaten/Kota di samping melakukan kegiatan-kegiatan operaosinal pelayanan langsung kepada masyarakat, juga cenderung  berperan dan mengembang fungsi  baru penyusunan  perencanaan  dan penganggaran  kesehatan secara terpadu, pengembangan program kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan langkah-lamngkah tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk lebih jelasnya rincian  kewenangan di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut  adalah sebagai berikut :

1.   Kewenangan Pemerintah di Bidang Kesehatan

1. Penetapan standar nilai gizi  dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
2. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
3. Penetapan pedoman akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
4. Penetapan pedoman standar pendidikan  dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
5. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
6. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
7. Pemberian ini dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan imndustri farmasi.
8. Penetapan persyaratan  penggunaan bahan tertentu (zat aditif) untuk makanan  dan penetapan pedoman  pengawasan peredaran makanan.
9. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
10. Survailans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan  dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.
11. Penyediaan obat esensial  tertentu dan obat  untuk pelayanan  kesehatan dasar sangat  esensial nasional.

2.   Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom d Bidang Kesehatan

1. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
2. Pengelolaan dan pemberian izin  sarana dan prasarana  kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker.
3. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
4. Survailans epidemiologi serta penanggulangan  wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
5. Penempatan tenaga kesehatan  strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu  antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan kesehatan.

3.   Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi di Bidang kesehatan

1. Penetapan sistim kesehatan Propinsi
2. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah propinsi.
3. Perencanaan dan pengadaan obat  pelayanan kesehatan dasar sangat esensi.
4. Pengawasan aspek/dampak perencanaan tata ruang dan pembangunan terhadap kesehatan.
5. Pembinaan dan pengawasan  penetapan kebijakan, standar, pedoman, dan pengaturan bidang kesehatan.
6. Perizinan dan akreditasi  upaya/sarana kesehatan serta  sistem  pembiayaan kesehatan skala propinsi.
7. Penyelenggaraan  upaya/sarana  kesehatan tertetu  skala propinsi  dan yang belum  dapat  diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.
8. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi skala propinsi
9. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan skala propinsi.
10. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan termasuk kesehatan pelabuhan domestik.
11. Melaksanakan registrasi dan uji dalam sertifikasi twnaga kesehatan.
12. Memfaslitasi pendayagunaan tenaga kesehatan.
13. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh menteri  kesehatan.

4.   Kewenangan Minimal di Bidang  Kesehatan Yang Wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota

1. Perencanaan  pembangunan kesehatan  wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pengaturan dan pengoorganisasian  sistem kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
4. Perizinan  sarana kesehatan.
5. Perizinan distribusi  pelayanan obat skala Kabupaten/Kota (Apotik dan toko obat)
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
7. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melaui  jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau sistem lain.
8. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan  Kabupaten/Kota.
9. Penyelenggaraan upaya  dan promosi  kesehatan masyarakat
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkup kabupaten/Kota.
11. Survalans epidemiologi dan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa skala Kabupaten/kota.
12. Penyelenggaraan upaya  kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten/Kota.
13. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
14. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif, dan bahan  berbahay lingkup Kabupaten/kota.
15. Pengaturan tarif pelayanan  kesehatan  lingkup Kabupaten/Kota.
16. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan   pangan dan gizi lingkup Kabupaten/Kota.
17. Bimbingan  dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
18. Bimbingan  dan pengendalian  upaya/sarana kesehatan lingkup Kabupaten/Kota.
19. Bimbingan  dan pegendalian  upaya kesehatan lingkungan lingkup Kabupaten/Kota.
20. Pencatatan  dan pelaporan  obat pelayanan kesehatan dasar
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan Kabupaten/kota.
22. Pengembangan kerja sama limntas sektoral.
23. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan.

Pelaksanaan pembangunan  dan pelayanan terhadap  masyarakat serta untuk  meningkatkan pembinaan kestabilan  politik   dan kesatuan bangsa.

Berbicara mengenai  tujuan pelaksanaan pemberian otonomi bidang kesehatan tidak terlepas  dari tujuan  pelaksanaan   asas desentralisasi  sebab  asas desentralisasi merupakan  asas utama dalam  penyelenggaraan  pemerintah di daerah   Kabupaten/Kota.

Keuntungan-keuntungan  yang  dapat  dihasilkan dari desentralisasi  bidang kesehatan adalah sebagai berikut ;

1. Merupakan suatu hal yang memungkinkan  untuk mengorganisasikan suatu pelayanan kesehatan yang lebih rasional  dan terpadu dengan area geografis dan administrasi seperti Kabupaten  terutama untuk pelayanan kesehatan primer (Depdagri, PP No. 7 tahun  1997).
2. Desentralisasi kearah masyarakat lokal (Kabupaten/Kota) akan menghasilkan keterlibatan mereka  yang lebih besar dalam pengelolaaan sektor kesehatan  yang lebih tepat dalam hubungannya  dengan kebutuhan dan masalah kesehatan setempat.
3. Desentralisasi dapat menekan biaya  dan mengurangi duplikasi pelayanan, terutam pelayanan  kesehatan tingkat sekunder dan tersier, dengan cara menghubungkan tanggung jawab kependuduk  wilayah kerjanya.
4. Tidak meratannya antar wilayah dan antar perkotaan dan pedesaan  dalam hal status kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan  dapat dikurangi melalui  realokasi sumber  daya   pusat secara lebih selektif.
5. Pelaksanaan program-program kesehatan  dapat diperbaiki  dengan mengurangi kontrol pusat  antar masalah-masalah administrasi.
6. Desentralisasi  dapat meningkatkan kontribusi daerah dan kontrol,  atas fasilitas  kesehatan dan kinerja staff.
7. Koordinasi  inter  sektoral  sektor kesehatan  dan sektor lainya dapat  ditingkatkan terutama  dalam pemerintahan daerah dan dalam  kegiatan pengembangan pedesaan.
8. Desentralisasi  dapat mendorong untuk  mengatasi  berbagai masalah dan keterlambatan akibat berbagai hal seperti  jarak yang jauh, komunikasi yang tidak cukup baik, serta   hubungan  darat yang   jelek (Anne Mills, 2003).

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi  adalah meningkatkan partisispasi masyarakat  dan kemandiriaan  daerah serta unuk menjamin  kecermatan  pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap masyarakat.

6.  Bentuk Institusi Kesehatan di Masa Mendatang

Dengan ditetapkannya kebijakan penyerahan kewenangan  (desentralisasi) di bidang kesehatan yang sedemikian besar  kepada daerah, mengharuskan  perlunya dilakukan penataan ulang terhadap institusi yang akan menangani kesehatn. Ada beberapa  istitusi  yang akan terlibat langsung dalam penanganan  bidang kesehatan di daerah, yang terbagi  dalam dua kelompok yaitu : Pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan analisa  terhadap  kondisi riiil  daerah kabupaten/Kota dan juga ketentuan-ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan, beberapa kemungkinan mengenai  bentuk  institusi pemerintah  bidang kesehatan dapat diperkirakan sebagai berikut :

1. Di tingkat  pusat tetap terbentuk departemen  dengan penyesuaian  struktur  sesuai  tugas pokok  dan fungsi yang baru, setelah diserahkannya  sebagian kewenangan bidang  kesehatan  kedaerah  otonom. Eksistensi  departemen  ini akan  tetap besar  walau tidak sebesar  tahun-tahun lalu. Beberapa hal  yang menjadi dasar pertimbangan antara lain :
   1. Kondisi mayoritas  penduduk Indonesia   belum berada  pada tingkat sadar sehat, berprilaku sehat  dan keterbatasan dalam menangani  masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Mereka masih  sangat memerlukan pemberdayaan di bidang kesehatan.
   2. Kondis aparatur pemerintah daerah belum memungkinkan  menangani atau melayani  masyarakat  di bidang kesehatan secara baik. Dibutuhkan masa transisi  untuk pengembangan  sumber  daya manusia  tenaga kesehatan  di daerah  yang akan menangani bidang kesehatan.
   3. Penanganan bidang kesehatan akan berpengaruh  pada kredibilitas negara  dimata dunia internasional. WHO  telah menyetujui  pencanangan Indonesia  2010, sehingga diperlukan  persiapan secara sistematis.
   4. Pemerintah akan sangat berhati-hati  dalam menangani  masalah kepegawaian, meningkatkan kondisi keterpurukan  bangsa Indonesia yang saat ini  yang pemulihannya  memakan waktuy  cukup lama. Angka pengangguran  saat ini mencapai 38,8 juta jiwa.
2. Di  daerah Propinsi tidak dikenal  lagi adanya kantor Wilayah Departemen. Dengan demikian  lembaga ini diintegrasikan  ke dalam  dinas daerah beserta unit-unit  pelaksana tehnis (UPT) daerah seperti Balai Latihan Kesehatan, rumah sakit  dan sebagainya.
3. Di daerah Kabupaten/Kota juga tidak dikenal lagi adanya perangkat dekosentrasi, sehingga keberadaan kantor Departemen  beserta  UPT-nya seperti puskesmas,  Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan sebagainya, dintegrasikan  kedalam Dinas otonomi daerah.

ulat yang dilaksanakan di hwa, ……………………. dimana untuk kegiatan ini akan dikoordinasikan dengan ………..

B. Tinjauan Umum Kemampuan Tenaga Kesehatan

Kemampuan tenaga kesehatan  daerah merupakan salah satu   faktor yang menentukan  apakah  suatu daerah  mampu  menyelenggarakan  urusan rumah tangga  dibidang kesehatan dengan baik/tidak. Oleh sebab itu  di dalam proses  rekrutmen  tenaga kesehatan terutama   pada jabatan-jabatan  yang memiliki sifat  teknis  perlu diperhatikan  pertimbangan kemampuan  yang dimiliki. Langkah kebijakan  yang seperti  ini diperlukan  karena  didalam  suasana titik berat  otonomi dapat  diletakan  pada daerah  kabupaten/kota, setiap tenaga kesehatan  harus dipacu secara maksimal mendukung  setiap  segi  dari penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab masing-masing (Pamudji, 1985, 68).

Untuk mengukur kemampaun tenaga kesehatan   dalam penyelenggaraan  otonomi kesehatan, variabel yang digunakan adalah  rasio jumlah  tenaga kesehatan  terhadap jumklah penduduk, pendidikan formal, golongan/kepangkatan, diklat struktural dan fungsional, dan masa kerja.

Tuntutan nasional dan tantangan global dalam mewujudkan kepemerintahan bidang kesehatan  yang baik diperlukan sumber daya manusia  dengan kuantitas dan kualitas  yang ukup. Dari segi  kuantitas menurut Suradinata, rasio jumlah tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk  adalah 1 : 200-400, artinya satu orang tenaga kesehatn  melayani penduduk maksimal 200-400 orang (Sadikin, 2003).

Menurut Hersey dan Blanchard (Sumartono, 2003) pada umumnya terdapat tiga (3) bidang kemampuan  yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu yang  adalah 1 : 200-400, artinya satu orang tenaga kesehatn  melayani penduduk maksimal 200-400 orang (Sadikin, 2003).

Menurut Hersey dan Blanchard (Sumartono, 2003) pada umumnya terdapat tiga (3) bidang kemampuan  yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan  sehingga mempunyai keunggulan kompetitif, yaitu :

1. Kemampaun tehnik (technical skill), yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, tehnik dan peralatan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman pendidikan dan pelatihan.
2. Kemampuan sosial (social/human skill), yaitu kemampuan dalam bekerja  dengan  dan melalui orang lain yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan  kepemimpinan yang efektif.
3. Kemampuan konseptual (conceptual skill), yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi  dan penyesuaian dengan gerak unit kerja masing-masing kedalam bidang organisasi secara menyeluruh.

Roger (Sumartono, 2003) mengemukakan  bahwa hasil karya seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya  adalah kemampuan yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedang menurut Hasibuan (2000) menyatakan bahwa syarat kualitas minimum  orang yang bisa diterima untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dengan baik dan kompoten yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, keadaan fisik, pengetahuan dan kecakapan, batas umur, status perkawinan, niat, temperamen, dan pengalaman kerja.

1.   Tinjauan Umum tentang Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Salah satu isu desentralisasi  menyangkut  tenaga kesehatan adalah peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan terutama yang mempunyai mempunyai  keterampilan perencanaan dan manajemen untuk  menduduki pos manajerial  tingkat menegah, tetapi pada saat  yang sama kekurangan tenaga kesehatan  menjadi jalan utama satu-satunya (Anne Mills/Sumartono, 2003).

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat  harus diupayakan  agar  jumlah dan mutu  pegawai  sesuai dengan  beban kerja  yang  dipikulkan  kepada setiap  satuan kerja  dalam  hal ini organisasi  kesehatan kab/kota. Hal ini dimaksudkan  agar mereka  mampu  melaksanakan  tugasnya  berdaya guna dan berhasil guna  serta berkelanjutan

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat  harus diupayakan  agar  jumlah dan mutu  pegawai  sesuai dengan  beban kerja  yang  dipikulkan  kepada setiap  satuan kerja  dalam  hal ini organisasi  kesehatan kab/kota. Hal ini dimaksudkan  agar mereka  mampu  melaksanakan  tugasnya  berdaya guna dan berhasil guna  serta berkelanjutan.

2.  Tinjauan Umum Tentang  Pendidikan Tenaga Kesehatan

Agar  tenaga kesehatan  mempunyai  kemampuan dalam  melaksanakan  tugasnya, tingkat pendidikan   tenaga kesehatan  sangat  menentukan  bagi terwujudnya  tenaga kesehatan   yang bermutu  dan kemampuan  dalam melaksanakan   tugas yang diembannya   maka tingkat pendidikan   tenaga kesehatan dijadikan sebagai indikator kemampuan  tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan.

Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaaan dan dengan latar belakang spendidikan mampu menduduki suatu jabatan organisasi. Sedang tujuan pendidikan dibidang kesehatan yaitu untuk menjadikan tenaga kerja yang bermutu dalam jumlah yang mempu mengembang tugas untuk meningkatkan perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan dalam bidang kesehatan.

Menurut Nasution, pendidikan adalah suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang ditetapkan, sedang menurut Niki Soemito pendidikan adalah suatu proses yang akan menghasilkan perubahan perilaku sasaran sesuai harapan instansi melalui pendidikan formal maupun informal kepada anggotanya. (Hidayat, 2002).

Latar belakang pendidikan juga dijadikan ukuran dalam memberkan beban tugas kepada sesorang dalam suatu organisasi. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat awal ditetapkan  berdasarkan tingkat pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang makin tinggi akan berakibat pada peningkatan kemampuan pegawai dalam menunaikan kewajibannya yang dapat berupa penampilan kerja yang memuaskan, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan produktifitas sesuai tuntunan tugas dan harapan manajemen (Siagian, 1999).

3.  Tinjauan Umum tentang Golongan dan Kepangkatan Tenaga Kesehatan

Pemberian pangkat atau golongan kepegawaian merupakan suatu penghargaan atas prestasi atau keaalian seseorang sehingga kualitas dan keampuan pegawai dapat ditunjukkan  oleh golongan kepangkatan seorang  pegawai negri sipil. Hal ini juga berpengaruh  terhadap kemampuan tenaga kesehatan dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat golongan  kepangkatan semakin tinggi pula tingkat produktifitas dalam ekerjaan.  Dalam PP. No. 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  pegawai negri sipil, pada pasal 1 (6) dinyatakan bahwa  pangkat adalah kedududkan yang menunjukan tingkat seseorang pegewai negri sipil berdasarkan jabatannya  dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kemudian pada pasal 1 (7) dinyatakan bahwa golongan  ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji pegawai negri sipil.

4. Tinjauan Umum tentang Pendidikan dan Latihan Struktural dan Fungsional Tenaga Kesehatan

Salah satu isu desentralisasi  menyangkut tenaga kesehatan adalah meningkatnya jumlah kebutuhan  tenaga kesehatan terutama yang mempunyai keterampilan perencanaan dan manajemen untuk menduduki pos manajerial tingkat menengah, tetapi  pada saat yang sama kekurangan tenaga kesehatan menjadi masalah yang serius sehingga alternatif pelatihan  kemabli tenaga kesehatan menjadi jalan satu-satunya (Anne Millss/Sumartono, 2003).

Menurut simamora (1997), pelatihah adalah serangkaiana aktifitas  yang dirancang  untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Lebih lanjut Hasibuan (2000) menyatakan bahwa pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan  diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu dan teori yang relatif singkat dan metode yang mengutamakan praktek dari pada teori.

Diklata jabatan PNS adalah proses penyelengaraan  belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan PNS, dengan tujuan :

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap, dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya  kepemerintahan yang baik.

Pendidikan dan pelatihan teknis  adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan  untuk memberi  keterampilan atau penguasaan pengetahuan bidang tehnis tertentu  kepada pegawai sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan  dan pelatihah  fungsional adalah  pendidikan dan latihan yang dipersyaratkan bagi pegawai yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional (Depdagri, 1994).

Diharapkan dari hasil pelaksanaan jenjang pendidikan tambahan  ini akan tercipta tenaga kesehatan yang menguasai keterampilan dan pengetahuan tehnis  dibidang kesehatan sehingga mereka mampu berperan aktif dalam pengembangan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Masa Kerja Tenaga Kesehatan

Masa kerja tenaga kesehatan sangat berkaitan dengan proses belajar yang merupakan ajang pengembangan diri melalui proses belajar dalam rentang waktu tertentu. Setiap tenaga kesehatan belajar untuk lebih efisien, efektif dalam melaksanakan tugas serta belajar untuk mengembangkan diri. Masa kerja tenaga kesehatan adalah waktu atau lamanya bekerja pada instansi kesehatan.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KESEHATAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang  nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang dimaksud dengan  tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Di Pasal 49 UU. No. 23 Tahun  1992 dinyatakan bahwa, Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi :

1. Tenaga kesehatan;
2. Sarana kesehatan;
3. Perbekalan kesehatan;
4. Pembiayaan kesehatan;
5. Pengelolaan kesehatan;
6. Penelitian dan pengembangan kesehatan,

Pada Pasal 50 ayat (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bcrsangkutan, ayat (2) Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 51 ayat (1) Pengadaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di-selenggarakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan olch pemerintah dan atau masyarakat,  ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyclenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 52 ayat (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, ayat (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 53 ayat (1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. (2)Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, ayat (3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pcmbuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. (4)Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 54 ayat (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian data melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, ayat  (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kalalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, ayat (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kondisi  yang senyatanya dari lembaga pemerintah  merupakan realitas yang  memberi pelajaran berharga  bagi kehidupan  berbangsa dan bernegara dimasa mendatang. Dasar acuan  yang digunakan   adalah pemerintahan yang cerdas  dan profesional  hanya dapat diwujudkan oleh  aparat yang cerdas dan profesional. Dalam hal ini pengembangan SDM haruslah dilakukan melalui pendekatan secara utuh, tidak parsial.

Pengembangan SDM  aparatur pemerintah  Daerah, dari sisi aparatur pemerintah, perbaikan kualitas dimulai sejak rekrutmen dengan menggunakan  suatu sistem yang benar-benar  menjamin diperolehnya sumber daya  yang mempunyai kualitas  dasar uang baik, pembinaan melalui  penugasan yang mendidik, pengembangan program  pelatihan  yang   memungkinkan tersedianya  tenaga-tenag siap pakai, peningkatan kesejahtraan yang memadai, dan pembinaan  jaminan hari tua secara  nyata (Yudoyono, 2001).

Menurut Yudoyono(2001), untuk jangka pendek  dan menengah, pengambilan  kebijakan  di tingkat  pusat dan daerah  harus berani melakukan langkah-langkah  terobosan  dalam menangani  peningkatan kualitas  aparatur pemerintah  daerah. Beberapa hal  yang mungkin bisa dilakukan antara lain  adalah:

1. Menetapkan adanya batas usia  pensiun  PNS, yang didasarkan  pada eseniring. Untuk eselon I dan II batas maksimal  adalah 55 tahun. Pada usia  tersebut diharuskan  mengikuti fit and propet test.  Bagi yang tidak lulus dinyatakan  pensiun, sedangkan yang lulus dan memungkinkan masih  bisa dikembangkan  karirnya, diberi kesempatan sampai usia 60 tahun. Untuk eselon III batas usia  maksimal 52 tahun, kecuali yang dinyatakan  lulus dalam fit and propet test diberi kesempatan pertama sampai batas usia  55 tahun. Untuk eselon IV dan V batas usia  maksimal 50 tahun, kecuali yang dinyatakan  lulus dalam fit and propet test diberi kesempatan pertama sampai batas usia  52 tahun. Sedangkan staff dimnyatakan pensiun  pada usia 50 tahun dengan masa kerja  minimal 20 tahun.
2. Bagi Aparatur yang masih muda dan masih  relatif potensial  serta dipandang dapat melekakukan  aktifitas secara kreatif dan dinamis, diberikan kesempatan yang luas untujk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis atau manajerial  yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pelatihan ini didesain berdasarkan kebutuhan situasional dan ciri daerah otonom masing-masin. Disamping itu, para aparatur pemerintah pada kelompok ini juga diberi kesempatan tugas belajar pada jenjang  pendidikan formal yang lebih tinggi.  Bagi mereka  yang berijazah D3 diberi kesempatan  mengikuti program S1, yang sudah  S1 ke S2, dan yang sudah S2 ke S3 dengan seleksi yang ketat.
3. Diklat yang harus  lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya  adalah jenis Diklat  Teknik dan  Diklat Fungsional dengan kurikulum yang didesain sesuai kebutuhan daerah.
4. Diklat Struktural ditiadakan, karena di samping menjadi sumber KKN juga tidak mendorong kearah persaingan  secara sehat. Sebagai gantinya, pejabat yang baru memperoleh promosi, wajib segera mengikuti pelatihan teknis  atau manajerial yang disesuaikan dengan kebutuhan bidang tugasnya.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran yang diteliti.

Dalam rangka penyelenggaraan  otonomi daerah pemerintah  telah mengeluarkan peraturan  Pemerintah nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan  sebagian urusan  pemerintahan kepada 26 kab/kota sebagai daerah  percontohan. Penyerahan ini  dilaksanakan  berdasarkan  atas kemampuan  dan kondisi  daerah.

Penetapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya PP No. 84 Tahun 2000 tentang pedoman  organisasi perangkat daerah, menuntut terwujudnya kepemerintahan termasuk bidang kesehatan yang baik  denga kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang cukup.

Berdasarkan  tujuan penelitian  dan batasan masalah maka variabel yang  yang diteliti  adalah  penilaian terhadap  kemampuan tenaga kesehatan  berdasarkan kepada perhitungan  jumlah  tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk pada periode yang sama,  pendidikan formal tenaga kesehatan dan golongan dan kepangkatan tenaga kesehatan.

1. Rasio jumlah   tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk.

Bahwa dengan  jumlah tenaga kesehatan  yang semakin  mendekati standar kebutuhan  tenaga kesehatan  minimal akan  mampu melayani  masyarakat sesuai dengan tugas  atau beban  kerja yang dipikulkan  sehingga mampu  melaksanakan  tugasnya secara  berdaya guna dan berhasil guna.

2. Pendidikan formal

Sebagai salah satu  jalur utama  dalam  peningkatan  kualitas tenaga kesehatan merupakan Built In Demand untuk akselerasi pembangunan  dan penyelenggaraan  otonomi bidang kesehatan  tingkat pendidikan  dijadikan ukuran  dalam mengukur   kemampuan  tenaga kesehatan masyarakat dengan asumsi bahwa  semakin tinggi  tingkat pendidikan  semakin tinggi  kemampuan  untuk melaksanakan  tugas dan tanggung jawab  dalam penyelenggaraan otonomi daerah  khususnya bidang kesehatan.

3. Golongan Dan Kepangkatan

Dimasukannya golongan kepangkatan  sebagai variabel  penelitian karena merupakan suatu syarat bagi pegawai negri sipil  untuk diangkat dalam jabatan struktural sesuai peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 (Siagian, 1995). Hal lain dengan asumsi bahwa kemampuan tenaga kesehatan dimana semakin tinggi tingkat golongan semakin tinggi pula tingkat produktifitas.

4. Diklat Struktural dan Fungsional

Pelaksanaan jenjang      pendidikan tambahan ini akan tercipta tenaga kesehatan yang menguasai keterampilan dan pengetahuan dibidang kesehatan sehingga mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan seta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa semakin banyak tenaga kesehatan yang telah mengikuti pendidikan struktural maupun fungsional maka semakin meningkat pula tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan otonomi dibidang kesehatan.

5. Masa kerja tenaga kesehatan

Lamanya bekerja pada instansi kesehatan dengan asumsikan bahwa semakin lama tenaga kesehatan tersebut bekerja maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. Asumsi lain bahwa dengan masa kerja tenaga kesehatan yang telah lama (senior) maka semakin mampu dalam menyelenggarakan otonomi dalam bidang kesehatan.

B. Kerangka Konsep

Masa Kerja

C.  Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Rasio jumlah tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah rasio atau perbandingan  jumlah pegawai negri sipil  tenaga kesehatan  yang bekerja di instansi kesehatan dibandingkan  dengan jumlah penduduk  pada saat dilaksanakan  penelitian. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang  ideal menurut  Suranadinata (1992) adalah antara 1 : 200 sampai 1 : 400 penduduk atau 1 tenaga kesehatan berbanding  200 sampai 400 penduduk. Secara nasional rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk  adalah  1 : 265 penduduk (Depkes RI, 1998). Untuk mengetahui  kemampuan tenaga kesehatan   dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  dilihat dari segi  rasio  jumlah tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk  dengan interval   skoring  (Depdagri, 1992) sebagai  berikut :

1. Kriteria Cukup  apabila rasio tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk adalah 1 tenaga kesehatan berbanding  ≤ 400  jiwa dengan skor 6.
2. Kriteria kurang apabila tidak sesuai kriteria diatas, dengan skor 5.

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

Pengambilan skor  6 (Enam)  pada kriteria cukup karena  skor tertinggi cukup adalah 6, dalam hal ini dikatakan  cukup (mampu), sedangkan Pengambilan skor  5 (Lima) pada kriteria kurang karena  skor tertinggi kurang  adalah 5 dalam hal ini dikatakan  kurang  mampu.

1. Pendidikan Formal

Yang dimaksud pendidikan formal tenaga kesehatan masyarakat  dalam penelitian ini  adalah pendidikan  formal  pegawai  kesehatan  yang dinyatakan atau dibuktikan  dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang diukur adalah  mulai dari SLTA keatas  dari semua  tenaga kesehatan  pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali. Dengan skala interval  (Depdagri, 1992) sebaga berikut :

a. Kriteria Cukup apabila  tenaga kesehatan yang berpendidikan  SLTA keatas   ≥ 60 % dengan skor 6.

1. Kriteria kurang apabila tidak sesuai kriteria diatas, dengan skor  5.

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

Pengambilan skor  6 (Enam)  pada kriteria cukup karena  skor tertinggi cukup adalah 6, dalam hal ini dikatakan  cukup (mampu), sedangkan Pengambilan skor  5 (Lima) pada kriteria kurang karena  skor tertinggi kurang  adalah 5 dalam hal ini dikatakan  kurang  mampu.

3   Golongan dan Kepangkatan Tenaga Kesehatan

Yang dimaksud dengan golongan dan kepangkatan  adalah kedudukan yang menunjukan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dinyatakan dalam golongan ruang I, II, III dan IV. Golongan kepangkatan yang diukur adalah  dari golongan  II a keatas dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan.

Dengan skala interval  (Depdagri, 1992) sebagai berikut :

a. Kriteria Cukup apabila  tenaga kesehatan golongan II sampai IV ≥ 60 % dengan skor 6.

b. Kriteria kurang apabila tidak sesuai kriteria diatas, dengan skor  5.

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

Pengambilan skor  6 (Enam)  pada kriteria cukup karena  skor tertinggi cukup adalah 6, dalam hal ini dikatakan  cukup (mampu), sedangkan Pengambilan skor  5 (Lima) pada kriteria kurang karena  skor tertinggi kurang  adalah 5 dalam hal ini dikatakan  kurang  mampu

4. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural dan Fungsional

Yang dimaksud dengan pendidikan dan latihan (Diklat) Struktural dan Fungsional dalam penelitian ini adalah pendidikan maupun pelatihan struktural dan fungsional yang  diperoleh  seseorang pegawai atau tenaga kesehatan  setetlah diangkat menjadi PNS yang telah memiliki jabatan strutural seperti ADUM, ADUMLAH, SPAMA atau setingkatnya, SPAMEN atau setingkatnya dan SEPTI atau setingkatnya maupun pendidikan fungsional tenaga kesehatan yang bertugas dipelayanan kesehatan. Untuk mengukur kemampuan tenaga kesehatan dengan menghitung persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional tenaga kesehatan dengan menggunakan interfal skoring ( Depdagri, 1992 ) adalah:

a. Kriteria Cukup apabila tenaga kesehatan  yang mengikuti Diklat strukltural dan fungsional ≥ 10 %, dengan skor 6

b. Kriteria kurang apabila tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat sturktural dan fungsional <10 %, dengan skor 5

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

Pengambilan skor  6 (Enam)  pada kriteria cukup karena  skor tertinggi cukup adalah 6, dalam hal ini dikatakan  cukup (mampu), sedangkan Pengambilan skor  5 (Lima) pada kriteria kurang karena  skor tertinggi kurang  adalah 5 dalam hal ini dikatakan  kurang  mampu.

5.  Masa kerja tenaga kesehatan

Masa kerja tenaga kesehatan adalah waktu setelah Pegawai Negeri Sipil ( Tenaga Kesehatan ) mulai bekerja pada instansi kesehatan  sampai dengan saat penelitian ini dilaksanakan. Untuk mengetahui kemampuan tenaga kesehatan dengan menghitung persentase masa kerja dari 5 tahun tahun keatas sampai 25 tahun keatas dengan interfal  skoring (Depdagri, 1992) adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Cukup apabila tenaga kesehatan memilki masa kerja 5 tahun keatas ≥ 30 % dengan skor 6

b. Kriteria kurang apabila tenaga kesehatan yang memiliki masa kerja 5 tahun keatas < 30 % dengan skor 5.

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

6. Kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang  kesehatan  di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali  adalah  kenyataan yang      tenaga kesehatan, yang pengukurannya menggunakan skala interval Depdagri tahun 1992,  dengan menjumlahkan  skor final  pada  rasio tenaga kesehatan  terhadap jumlah penduduk, pendidikan formal tenaga kesehatan.

Dengan kriteria  sebagai  berikut :

a. Kriteria Cukup apabila  skor final  ≥ 25, 80 – 30, 00

b. Kriteria kurang apabila skor final < 25, 80 – 30, 00

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian  survei deskriptif, untuk mengetahui  kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Polewali, sebab belum pernah dilakukan penelitian  tentang studi  kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan, ditinjau dari segi  rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, pendidikan formal, golongan kepangkatan, diklat struktural dan tehnis/fungsional dan masa kerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.

C.  Populasi  dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh  pegawai negri sipil tenaga kesehatan pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali yang berjumlah  78 orang (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2002).

Penentuan  sampel dengan menggunakan rumus  :

N

n =

1 + N ( d² )

n =  Besarnya sampel

N =  Besarnya populasi

D = Tingkat  kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,05)

(Notoatmodjo, 2000).

Dengan Cara perhitungan menggunakan rumus diatas  adalah :

78

n =                                           =  65

1 + 78 (0,05² )

maka diperoleh  jumlah sampel  65  orang.

D.  Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer diperoleh  dengan menggunakan quisioner yang telah disediakan terhadap responden dalam hal ini pegawai negri sipil (PNS) dil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.

2. Data Sekunder

Data sekunder  dari Instansi terkait.

E. Pengolahan  Dan Penyajian Data

Pengolahan data dengan menggunakan komputer progran Exel  dalam bentuk tabel distribusi frekwensi disertai dengan penjelasannya.

F. Analisi Data

Untuk menghitung  persentase  digunakan bentuk  sebagai berikut :

Data dianalisa berdasarkan distribusi frekwensi :

F X 100 %

P =

N

P = Persentase

F = Frekwensi

N = Jumlah sampel

Acuan yang digunakan dalam menentukan kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi  bidang kesehatan  adalah mengacu  pada metode yang digunakan  oleh Depdagri, 1992.

Skala interval Depdagri  tahun 1992 adalah sebagai berikut :

5, 00     – 9, 15 9,16     – 13,3 13,32   – 17, 47 17, 48  – 21,63 21,64 – 25,79 25,80 – 30, 00

= 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Skor 1 Skor 2 Skor 2 -3 Skor 4-5 Skor 6

Tidak mampu Kurang mampu Mendekati Mampu Mampu

Dalam  pengukuran variabel ini, interval skoring Depdagri telah  disesuaikan dengan pengukuran  penelitian, sehingga pengukuran variabel  ini adalah sebagai berikut :

1.  Setiap variabel penelitian diindeks  untuk menentukan  kekuatan variabel  tersebut, dengan skor antara 1 (terendah) sampai  dengan 6 (Tertinggi).

2.  Hasil skoring  dari ke lima variabel  tersebut  dijumlahkan  untuk menentukan tingkat kemampuan tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan.

3.  Dari hasil tersebut  akan ditentukan skor final tingkat kemampuan tenaga kesehatan  dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan

QUISIONER

Judul : Studi kemampuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali.

1. Nama Responden                 : 2. Jenis Kelamin                     : 3. Tempat/Tanggal Lahir           : 4. Status                                   : A. Kawin B. Belum Kawin C. Duda D. Janda

Kelurahan        : Kecamatan       : Kabupaten       : Propinsi           :

PERTANYAAN :

PENDIDIKAN FORMAL TENAGA KESEHATAN Pendidikan terakhir Bapak/Ibu, Saudara (i)  sekarang ini ?	a. SD b. SMP /Sederajat c. SMA /Sederajat d. Diploma e. S1 f. S2 G. S3
GOLONGAN DAN KEPANGKATAN TENAGA KESEHATAN Apa golongan dan kepangkatan Bapak/Ibu, Saudara (i) saat sekarang ini ?	A. I a – I d B. II a. – II d C. III a – IIId D. IV a  Keatas
PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUTURAL DAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN Diklat strutural dan Fungsional  apa saja yang diiikuti ? (Pilihan boleh lebih dari satu).	A. Diklat Struktural 1. ADUM 2.ADUMLA 3. SPAMA 4. SPAMEN 5. SPATI B.Diklat Tehnis/Fungsional
MASA KERJA TENAGA KESEHATAN Masa kerja Bapak/Ibu, Saudara (i) sudah berapa tahun ?	≤ 5 tahun 5,1 – 10 tahun 10,1 – 15 tahun 15,1 – 20 tahun 20,1 – 25 tahun > 25 tahun

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azwar, “Depkes Terapkan Otonomi Daerah” Berita Ikatan Dokter Indonesia, 2000

Buwono X, Hamengku, Desentralisasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Kaho, Yosep Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Mills, Anne, Terjemahan Laksono Trisnanto, Desentralisasi Sistem Kesehatan Terhadap Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Jogyakarta, 2001

Notoatmodjo, S, Metodologi Penelitian Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

RI, Depdagri, Desentralisasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan, Jogyakarta, 1992

Saluju, Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab, Jakarta, 1992

Soendoro, Triono, Tenaga Kesehatan dan Otonomi Daerah, Jogyakarta, 1999

UU Otonomi Daera 2004, Restu Agung, Jakarta, 2004

Widjaya, A.W. Titik  Berat Otonomi Daerah dan Daerah Ortonom, PT. Raja Grafindo Press, Jakarta, 1995

—————–,  Titik Berat Otonomi Daerah pada Dati  II, PT. Raja Grafindo, Persada, 1995

——————,  Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 198

Yudoyono, B, Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001